oleh

TINJAUAN NORMATIF TENTANG HAK ANGKET DPRD PROVINSI

-OPINI-637 views

Oleh: Dr. IRWAN MUIN, SH. MH. M. Kn. *

LINTASAN7.COM — Hak Angket DPRD Provinsi merupakan hak kelembagaan DPRD Provinsi yang semula diatur dalam ketentuan Pasal 322 jo. Pasal 330 s/d Pasal 335 UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3. Namun ketentuan ini telah dicabut dan diganti dengan ketentuan Pasal 106 jo. Psasal 115 s/d Pasal 118 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Namun secara teknis sebenarnya tidak ada perubahan mendasar mengenai norma pengaturan Hak Angket dan Pelaksanaannya pada ketentuan kedua UU tersebut diatas.

Demikian halnya pengaturan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Hak Angket akan diatur berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD (kalau di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sulsel Nomor 12 Tahun 2014). Selain Hak Angket, dikenal pula Hak Interplasi dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Provinsi.

Apakah usul penggunaan Hak Angket ini akan terwujud ? Jawabannya sangat tergantung pada hasil Rapat Paripurna yang wajib dihadiri oleh minimal 3/4 dari seluruh anggota DPRD dan memperoleh persetujuan dalam Paripurna minimal 2/3 dari anggota DPRD tersebut. Paripurna DPRD lah yang berwenang menentukan jadi-tidaknya Hak Angket digulirkan.

Apakah Hak Angket ini akan Efektif?Jawabannya sangat tergantung pada semangat kinerja Pansus Hak Angket yang telah dibentuk nanti mengingat masa jabatan para anggota DPRD akan segera berakhir.

Apa tujuan yang dicapai dari pembentukan Pansus Hak Angket ini ?.
Sebagaimana diketahui hasil Pansus Hak Angket DAPAT berujung pada usul “IMPEACHMENT” atau Pemakzulan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tentunya setelah terlebih dahulu memperoleh putusan dari Mahkamah Agung RI.

Hak Angket itu “lebih istimewa” sifatnya dari Hak Interpleasi dan hak lainnya yang nantinya akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat DPRD. Karenanya secara prinsip Hak Angket itu TIDAK BOLEH SERAMPANGAN DAN EMOSIONAL DIGUNAKAN.

Secara teknis-yuridis dan politis terdapat relevansi antara penyelenggaraan Hak Angket dengan Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dengan mengacu pada Pasal 78 jo. Pasal 76 ayat (1) UU No. 23/2014 . Hal mana diatur bahwa Kada/Wakada BERHENTI karena alasan:
– Meninggal Dunia
– Permintaan Sendiri
– DIBERHENTIKAN
“Pemberhentian” yang dimaksud dalam konteks pasal tersebut salah satunya adalah pemberhentian karena rekomendasi Pansus Hak Angket yang memperoleh telah persetujuan/putusan Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung akan “menguji” dan menilai kembali pendapat Pansus Hak Angket tersebut, apakah pendapat tersebut disetujui ataukah ditolak.

Wallahu a’lam bisshawab

*Penulis: Dr. IRWAN MUIN, SH. MH. M. Kn.
(Praktisi Hukum tinggal di Makassar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

News Feed